PAKU ALAM

Lambang Negara Kadipaten Paku Alaman

A. Sejarah

PAKUALAMAN: SATU DARI EMPAT PROJO KEJAWEN 

Kadipaten Pakualaman adalah salah satu dari empat Kerajaan Jawa (Praja Kejawen) yang tetap eksis sampai pada hari ini. Keempat kerajaan itu sama-sama berasal dari sebuah kerajaan yang pernah berjaya di hampir seantero pulau Jawa dan sebagian Kalimantan, yaitu Mataram Islam. Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati (1575-1601) itu mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645).

Kasultanan Jogja dan Kasunanan Solo

Pada masa pemerintahan Paku Buwono II (1727-1749), Mataram berhasil dikuasai VOC (Belanda) Dengan Perjanjian Ponorogo pada tahun 1743, Belanda berhak atas daerah-daerah pelayaran dan perdagangan yang semula dikuasai Mataram. Kecuali itu, sistem pemerintahan Mataram (pengangkatan dan pemberhentian pepatih dalem dan para bupati) dikendalikan oleh Belanda. Sejak 11 Desember 1749, Mataram tidak lagi berdaulat secara de jure dan de facto karena PB II menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda.

Namun, meruntuhkan Mataram tidak semudah membalikkan tangan. Seorang pangeran bernama Mangkubumi tidak terima dengan penyerahan kedaulatan dan sikap lemah PB II itu. Pada tanggal 19 Mei 1746, Pangeran Mangkubumi  meninggalkan istana bersama 3 pangeran lainnya (P. Wijil, P. Krapyak, dan P. Hadiwijoyo). Mereka bergabung dengan Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa) untuk berperang melawan Belanda dan memberontak. Pangeran Mangkubumi dan kelompoknya berhasil merebut kembali Mataram dari kekuasaan Belanda. Pada tahun 1750, mereka mengepung ibukota Mataram dari 4 penjuru. Sampai pada tahun 1752, sebagian besar wilayah Mataram berhasil mereka kuasai.

Keberhasilan perjuangan Pangeran Mangkubumi itu menghasilkan sebuah perjanjian politik yang membuka lembaran baru sejarah Mataram. Pada tanggal 23 September 1754, Belanda bernegoisasi dengan P. Mangkubumi dan berjanji untuk memberi setengah dari kerajaan Mataram. Akhirnya, dibuatlah Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) yang merupakan kesepakatan bersama antara P. Magkubumi, Paku Buwono III (pengganti Paku Buwono II) dan Pemerintah Belanda (Gubernur Hartingh). Perjanjian Giyanti berisi ketetapan bahwa kerajaan Mataram dibagi menjadi dua. Setengahnya, yaitu Kasultanan Yogyakarta diberikan kepada P. Mangkubumi. Setengahnya lagi, yaitu Kasunanan Surakarta diberikan kepada Paku Buwono III. Dengan demikian Perjanjian Giyanti merupakan titik awal berdirinya kerajaan Kasultanan Yogyakarta (Ngayogyokarto Hadiningrat) dan Kasunanan Surakarta. P. Mangkubumi pun naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono I.

Pakualaman Jogja dan Mangkunegaran Solo

Dinamika politik dan perjuangan melawan penjajah memunculkan kerajaan baru bernama Mangkunegaran. Pada tanggal 17 Maret 1757, ditandatanganilah perjanjian damai (Perjanjian Salatiga) antara Mas Said, Sri Sultan Hamengku Buwono I, dan Belanda. Berdasarkan perjanjian itu, Mas Said mendapatkan sebagian daerah Surakarta serta berhak menguasainya dengan gelar Pangeran Adipati Ario Mangkunegoro. Dengan demikian, di Solo terdapat dua kerajaan, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran.

Sementara itu, ketika Inggris mengambil alih kekuasaan penjajah Belanda, lahirlah sebuah kerajaan baru di Jogjakarta, yaitu Kadipaten Pakualaman. Saat itu, Gubernur Jenderal Raffles menilai bahwa Sri Sultan HB II dan Sunan Solo tidak mentaati Perjanjian Tuntang. Karena itu, Sultan HB II dipaksa oleh Raffles untuk turun tahta. Kemudian, Raffles mengangkat Sri Sultan HB III dengan mengurangi daerah kekuasaan Kasultanan Jogjakarta. Sebagian dari wilayah kekuasaan Kasultanan diberikan kepada Pangeran Notokusumo yang adalah saudara dari Sri Sultan HB III. Daerah otonom ini – sebagian di dalam kota dan sebagian di daerah selatan Jogja (Adikarto) – menjadi sebuah Kadipaten baru yang dikuasai dan dipimpin oleh Pangeran Notokusumo tersebut. Pada tanggal 17 Maret 1813, Pangeran Notokusumo mengukuhkan tahtanya dan bergelar Pangeran Adipati Paku Alam I.

Meskipun bagi penjajah merupakan bagian dari politik devide et impera, munculnya Kadipaten Pakualaman bagi kerabat keraton Jogjakarta tidak dipandang sebagai sebuah perpecahan. Komitmen untuk tetap memegang visi kesatuan itu terbukti kelak di kemudian hari. Pada masa pemerintahan Paku Alam VIII, khususnya pada jaman pendudukan Jepang, terjadi reunifikasi antara Pakualaman dan Kasultanan. Hal itulah yang mengantarkan Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tampil menjadi dwi tunggal pemimpin yang berdampak secara regional dan nasional.

B. PAKU ALAM

PAKU ALAM: BUPATI MARDIKA 

Setelah naik tahta pada tahun 1813, Pangeran Notokusumo yang adalah putra dari Sri Sultan HB I memakai gelar Pangeran Adipati Paku Alam I. Sejak itu, dimulailah pemerintahan Pakualaman sebagai sebuah kerajaan yang bersifat otonom: mempunyai kedaulatan, wilayah kekuasaan, rakyat, simbol-simbol, dan bahkan sempat memiliki kekuatan militer tersendiri (pada era Paku Alam V). Paku Alam disebut Adipati karena adalah seorang Bupati Mardika (raja yang otonom). Kadipaten Pakualaman telah turut mengukir sejarah lintas generasi….

Pangeran Notokusumo / Pangeran Adipati Paku Alam I (1813-1829)

Pendiri wangsa Pakualaman yang lahir pada tahun 1760 ini adalah peletak dasar kebudayaan Jawa dalam Kadipaten Pakualaman. Kepada para putra sentana, PA I memberi pelajaran sains dan tata negara. Beberapa karya sastranya adalah: Kitab Kyai Sujarah Darma Sujayeng Resmi (syair), Serat Jati Pustaka (sastra suci), Serat Rama (etika), dan Serat Piwulang (etika). Ia wafat pada tanggal 19 Desember 1829.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam II (1829-1858)

Pengembang kebudayaan yang lahir pada tanggal 25 Juni 1786 ini berhasil membuat Pakualaman dikenal sebagai pusat kesenian. Saat itu, musik dan drama modern juga diadopsi oleh Pakualaman. Disamping menulis Serat Barata Yuda, PA II juga turut menulis Serat Dewaruci bersama ayahnya (PA I). Ia wafat pada tanggal 23 Juli 1858.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam III (1858-1864)

PA III yang bergelar ”Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Surya Sasraningrat I” ini adalah seorang pujangga besar. Tiga karyanya yang penting adalah: Serat Darma Wirayat, Serat Piwulang, dan Serat Abiya Yusup. Ia lahir pada tanggal 19 Desember 1858 dan wafat pada tanggal 17 Oktober 1864.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam IV (1864-1878)

Ia dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1851 dan bergelar ”Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Surya Sasraningrat II”. PA IV menaruh minat pada pendidikan dan kesenian (tari dan wayang). Ia mengirim para abdi dalem ke Solo untuk belajar di sekolah guru dan ke Jakarta untuk belajar di sekolah keperawatan. Ia menciptakan tarian beksan Floret (tarian dengan pedang) dan beksan Schermen (stilisasi tari-tarian Eropa). Ia juga merenovasi Bangsal Sewotomo yang rusak karena bencana gempa bumi besar yang terjadi pada tahun 1864. Ia wafat pada tanggal 24 September 1878.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam V (1878-1900)

PA V yang lahir pada tanggal 23 Juni 1833 ini mempunyai beberapa gelar. Pertama-tama, ia bergelar K.P.H. Suryadilaga. Sejak tanggal 20 Maret 1878, ia bergelar Gusti Pangeran Suryadilaga. Sejak tanggal 10 Oktober 1878, ia naik tahta dan bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam V. Ia adalah pelopor modernisasi di lingkungan kerabat Pakualaman. Pertama, ia meningkatkan taraf pendidikan dengan menyekolahkan kerabat Pakualaman ke Sekolah Belanda. Kedua, ia mereformasi sistem ekonomi Pakualaman. Ketiga, ia mengembangkan sistem keamanan Pakualaman dengan membuat sebuah legiun. Pada tanggal 20 Maret 1882, ia mendapat pangkat Kolonel dan memperoleh bintang Ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw. Keempat, ia memodifikasi cerita-cerita tradisional untuk pementasan musik drama. Ia wafat pada tanggal 6 November 1900.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VI (1901-1902)

Ia lahir pada tanggal 9 April 1856 dan naik tahta pada tanggal 11 April 1901. Sayang, ia tidak lama memerintah karena menderita sakit dan akhirnya mangkat pada tanggal 19 Juni 1902. Selanjutnya, sampai pada tanggal 17 Desember 1906, pemerintahan Kadipaten Pakualaman ditangani oleh Raad Van Beheer over de Pakoe-Alamsche Zeken yang diketuai oleh Redisen R.J. Couperus. Dalam keseharian, pemerintahan itu dijalankan oleh tim yang terdiri dari K.P.H. Sasraningrat, K.P.H. Natadiraja, P.H. van der Moore, dan Asisten Residen Kulon Progo.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VII (1906-1937)

Ia lahir pada tanggal 9 Desember 1882 dan naik tahta pada tanggal 17 Desember 1906 dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryadilaga. Sejak 1921, ia bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VII. Pemimpin yang cerdas, rajin, maju, terbuka, dan humanis ini sangat memperhatikan pembangunan modern. Ia  memajukan daerah Kulon Progo dengan membangun jembatan, bendungan, pasar-pasar, sekolah-sekolah, irigasi, rumah dinas, pabrik gula (di Sewugalur), dan kebun bibit. Untuk memajukan perekonomian rakyat, ia membangun Bank Kelurahan yang menolong masyarakat bawah dalam hal permodalan. Dalam bidang pendidikan, ia menjadi ketua perkumpulan amal Pengajaran Neutrale Onderwijs Stichting. Ia wafat pada tanggal 16 Februari 1937.

C. PURA PAKUALAMAN

KRATON ITU BERNAMA PURA PAKUALAMAN

Eksistensi sebuah kerajaan terlihat secara kasat mata dari keraton yang dimilikinya. Beteng kokoh sekeliling istana menyekat dan membedakan mana area bangsawan dan mana area rakyat jelata. Biasanya, arsitektur dan kemegahan bangunannya menunjukkan keangkeran dan keangkuhan feodalistis sang raja dan kerabatnya.

Sampai pada era Paku Alam V (1878-1900), keadaan istana masih sederhana. Lampu penerangan yang digunakan adalah lampu-lampu gantung minyak tanah dan lampu-lampu kecil minyak kelapa bersumbu kapas. Istana Pakualaman juga pernah mengalami kerusakan hebat setelah terjadi gempa bumi dahsyat di Jogjakarta pada tahun 1864. Meskipun demikian, Pura Pakualaman tetaplah sebuah keraton yang megah di mata rakyat jelata.

Sederhana Namun Penuh Makna 

Kesan yang terpancar dari Pura Pakualaman adalah: sederhana, penuh makna, terbuka, dan modern. Atap gaya kampung srotong pada pintu masuk menunjukkan kesederhanaan. Simbol-simbol yang dipakai menunjukkan bahwa kehidupan istana itu sarat dengan makna. Arsitektur modern yang diterapkan tanpa menghilangkan kesan tradisional menunjukkan sifat keterbukaan. Beberapa bangunan penting di Pura Pakualaman adalah….

Gapura (Pintu Masuk)

Gapura ini memuat tulisan Ing Dana Wara yang berarti “modal”. Terdapat pula ukiran kata-kata sengkalan: Wiwara Kusuma Winayang Reka yang berarti “pintu yang terungkap dalam wujud cipta”. Maksud dari semua ini adalah, kawasan Pura Pakualaman merupakan zona kehidupan yang memiliki kedalaman pemikiran filosofis. Tindakan memasuki kawasan itu merupakan modal awal menuju ranah pemikiran yang mendalam. Di seputar gapura terdapat kata-kata Engeta Angga Pribadi. Artinya, sebelum memasuki dunia pemikiran, manusia harus mawas diri. Tertoreh pula kata-kata Guna Titi Turun (kemampuan, kecermatan, kehendak). Hal itu menunjukkan bahwa Pura Pakualaman adalah kawasan dengan etos kerja tinggi serta pemikiran yang rasional.

Lonceng

Dulu, terdapat lonceng sebagai penanda waktu. Hal itu menunjukkan sikap menghargai waktu untuk bekerja dan beribadah kepada Tuhan.

Bangsal Sewatama

Ini adalah bangunan induk Puro Pakualaman. Atapnya tidak berbentuk joglo tetapi limasan. Di bagian belakang bangsal ini terdapat empat saka guru lengkap dengan ulegnya.

Ndalem Ageng Prabasuyasa

Ini adalah sebutan untuk seluruh bangunan terpenting yang terdapat di belakang Bangsal Sewatama. Salah sebuah ruangan di dalamnya dipakai untuk menyimpan pusaka-pusaka yang dikeramatkan.

Parangkarsa

Ini adalah bangunan yang berfungsi untuk mengadakan hajat keluarga seperti pertemuan, pesta, dan perkawinan.

Gedhong Purwaretna

Bangunan yang terletak di sebelah kiri Bangsal Sewatama itu berdiri megah dengan behiaskan ukiran krawangan (ukiran tembus pandang). Keberadaan bangunan berarsitektur Barat ini merupakan cerminan jiwa pimpinan wangsa Pakualaman dalam menanggapi datangnya pengaruh modern pada awal abad 20.

Bangsal Sewarengga

Bangunan terbuka berbentuk joglo ini bersifat sakral. Di atas jalan masuk dari sebelah barat terdapat tulisan Sri Teka. Di atas jalan masuk dari sebelah timur terdapat tulisan Sri Ana. Hal itu menunjukkan aspirasi terhadap nilai-nilai kesuburan yang berkaitan dengan mitos Dewi Sri (dewi kesuburan).

Masjid

Di luar kompleks Puro, tepatnya di sudut barat laut alun-alun Sewandanan, terdapat sebuah Masjid. Pada prasasti di sebelah utara tertoreh sengkalan: Pandhita Obah Sabda Tunggal yang menunjukkan tahun Jawa 1767 (1839 Masehi). Namun, pada prasasti di sebelah selatan tertoreh sengkalan: Gunaning Pujangga Sapta Tunggal yang menunjukkan tahun Jawa 1783 (1855 Masehi). Sampai sekarang masih diperdebatkan, tahun mana yang merupakan tahun pendirian Masjid tersebut.

Kerata Kencana

Puro Pakualaman sudah memiliki alat transportasi mewah pada jamannya. Salah sebuah kereta kencana yang dimiliki Pakualaman adalah pemberian Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814.

D. WILAYAH

KADIPATEN PAKUALAMAN

Wilayah Paku Alaman pada tahun 1830 pada peta berwarna kuning dan berada di sebelah barat daya

Sebagai sebuah Kadipaten, Pakualaman mempunyai wilayah kekuasaan tersendiri. Daerah kekuasaan itu mencakup sebuah wilayah di dalam kota Jogjakarta dan wilayah-wilayah ”Adikarto” yang berada di daerah selatan Kulon Progo (Kapanewon, Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan Lendah).

Setelah Kemerdekaan RI 1945, keberadaan Kadipaten Adikarto masih diakui oleh Pemerintah RI. Berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950, daerah sebelah barat sungai Progo dibagi menjadi dua Kabupaten: (1) Kabupaten Kulon Progo dengan ibukota Sentolo, (2) Kabupaten Adikarto dengan ibukota Wates.

Dalam perkembangannya kemudian, terjadi penggabungan. Berdasar Undang-undang No. 18 tahun 1951, kedua Kabupaten tersebut digabungkan menjadi satu dengan nama Kabupaten Kulon Progo. Sebelum penggabungan, Kabupaten Kulon Progo hanya terdiri dari 7 Kapanewon (Kecamatan). Setelah penggabungan, wilayahnya bertambah luas karena mencakup 12 Kapanewon (Kecamatan). Jadi, atas kebijaksanaan Paku Alam VIII, Kabupaten Adikarto menggabungkan diri dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lambang yang Menyiratkan Penggabungan itu….

Dalam lambang Kabupaten Kulon Progo tersirat bahwa pada Hari Kamis Wage, tanggal 17 Desember 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII berkenan menyatukan Daerah Kabupaten Kulon Progo/Sentolo (yang merupakan milik Kasultanan) dan Daerah Kabupaten Adikarto (yang merupakan milik Pakualaman) menjadi satu daerah bernama Kabupaten Kulon Progo dengan ibukota Wates. Angka-angka penanggalan itu tersingkap dari items lambang sebagai berikut:

• Tanggal 17 = batang padi yang berbuah 17 bulir
• Bulan Desember (12) = batang kapas yang berbuah 12
• Tahun 51 = enam helai daun, menunjukkan jumlah bilangan 5 + 1
• Hari Kamis = delapan bunga panili
• Hari pasaran Wage = empat buah daun panili

E. REUNIFIKASI

KASULTANAN & PAKUALAMAN 

Pada masa pendudukan Jepang, Kasultanan dan Pakualaman hendak diadu domba. Penjajah yang mengaku dirinya sebagai ”saudara tua” itu berusaha memancing persaingan di antara dua Projo Kejawen itu. Bibit-bibit perselisihan sengaja ditebar supaya Kadipaten Pakualaman (Paku Alam VIII) merasa iri dengan Kasultanan yang memiliki Schakle School dan aset-aset lain yang lebih besar.

Menghadapi gelagat yang tidak baik itu, Paku Alam VIII memutuskan untuk menggabungkan kembali (reunifikasi) Kadipaten Pakualaman dengan Kasultanan Jogjakarta. Paku Alam VIII segera menyatakan keinginannya tersebut kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Gayung pun bersambut. Sejak saat itu, mereka berdua berkantor bersama di Kepatihan, Yogyakarta. Pada masa-masa berikutnya, kesatuan antara Sri Sultan dan Paku Alam serta kesatuan antara Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman menjadi tiang penyangga NKRI. Kesatuan ini sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa Indonesia.

F. DEDIKASI

DWI TUNGGAL & DIY 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, HB IX mengajak PA VIII berdiskusi tentang bagaimana sikap Yogyakarta terhadap RI. Waktu itu, PA VIII berkata kepada HB IX: ”Saenipun kito bergabung mawon kaliyan Republik” (Sebaiknya kita bergabung saja dengan Republik). HB IX pun berkata: ”Yes, aku setuju!” Kemudian, HB IX memanggil sekretarisnya (Kanjeng Raden Tumenggung Hanggawangsa) untuk mengirim telegram kepada Bung Karno yang berisi dukungan Kasultanan-Pakualaman Yogyakarta kepada RI.

Seandainya saat itu HB IX dan PA VIII tidak bersehati untuk mendukung RI, sejarah akan menjadi lain. Apalagi, Belanda memberi tawaran kepada Sultan untuk menjadi Wali Nagari atas Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam rangka pembangunan sebuah negara federal rancangan Belanda. Namun, HB IX dan PA VIII sudah berbulat tekad untuk mendukung RI.

Piagam Kedudukan dan DIY

Menanggapi dukungan tersebut, Pemerintah Pusat memberikan Piagam Kedudukan bagi Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Piagam Kedudukan bagi Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII. Piagam Kedudukan itu ditandatangai sendiri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945.

Dalam perkembangannya kemudian, HB IX dan PA VIII, masing-masing mengeluarkan Amanat pada tanggal 5 September 1945. Dengan Amanat itu, di wilayah Yogyakarta terdapat 2 Daerah Istimewa, yaitu Negeri Yogyakarta Hadiningrat dan Negeri Paku Alam. Amanat 5 September 1945 itu merupakan embrio keistimewaan Yogyakarta. Kemudian, pada tanggal 30 Oktober 1945, HB X bersama PA VIII mengeluarkan sebuah Amanat. Dengan Amanat itu, di wilayah Yogyakarta hanya terdapat satu Daerah Istimewa dengan dua Kepala Daerah (Sri Sultan dan Paku Alam). Waktu itu, sebutannya belum DIY, tetapi Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia. Baru setelah terbit UU No 3 tahun 1950, muncul sebutan atau nama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan satu Daerah Istimewa dengan Sri Sultan sebagai Gubernur dan Sri Paduka Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.

Piagam Kedudukan Sri Paduka

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario

Paku Alam VIII

Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:

KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM INGKANG KAPING VIII PADA KEDUDUKANNYA, DENGAN KEPERCAYAAN, BAHWA SRI PADUKA KANJENG GUSTI AKAN MENCURAHKAN SEGALA PIKIRAN, TENAGA, JIWA, DAN RAGA UNTUK KESELAMATAN DAERAH PAKU ALAMAN SEBAGAI BAHAN DARI PADA REPUBLIK INDONESIA.

Jakarta, 19 Agustus 1945

Presiden Republik Indonesia

AMANAT SRI PADUKA

KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM

Kami Paku Alam VIII Kepala Negeri Paku Alaman, Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat menyatakan:

1. Bahwa Negeri Paku Alaman, yang bersifat Kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan Pemerintahan dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Kami bertanggungjawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Paku Alaman mengindahkan Amanat Kami ini.

Paku Alaman, 28 Puasa Ehe 1876 atau 5-9-1945

PAKU ALAM VIII

Kepemimpinan Dwi Tunggal 

Sejak bersama memimpin Yogyakarta, Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII sangat kompak.Dalam hal bermain strategi, mereka pun bertindak dengan sangat solid. Menjelang Serangan Umum 1 Maret 1949, HB IX dan PA VIII bersepakat untuk membuat isu (fluistercampagne) bahwa seolah-olah mereka berdua akan meletakkan jabatan. Dengan desas-desus seperti itu, Belanda tidak bisa memperalat mereka. Logikanya, jika mereka berdua lengser maka Belandalah yang harus bertanggungjawab atas kekacauan yang terjadi di Yogyakarta.

Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan HB IX-PA VIII memainkan peran penting dalam menjaga eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Pada tanggal 14 Januari 1946, setelah dwi tunggal Soekarno-Hatta berembug dengan dwi tunggal HB IX-PA VIII, diambil keputusan untuk memindahkan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta. Untuk itu, Paku Alam VIII memberikan Puro Pakualaman menjadi tempat tinggal sementara bagi Bung Karno dan keluarganya. Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII menjamin akan menjaga keamanan dan keselamatan Pemerintahan RI dengan segala kemampuan yang ada.

DEDIKASI UNTUK RI 

Sikap dan pemikiran tegas Paku Alam VIII untuk berpihak kepada NKRI mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari para Abdi Dalam Puro Pakualaman. Dengan demikian, dedikasi kepada NKRI tersebut merupakan suatu kebulatan tekad seluruh Praja Pakualaman. Dalam sebuah rapat pada tanggal 13 Oktober 1945, Persatuan Abdi Dalem Praja Pakualaman menyatakan sebuah mosi sebagai berikut:

1. Para Abdi Dalam Praja Pakualaman harus teguh, bersatu padu dalam lingkungan negara Republik Indonesia Merdeka, siap mencurahkan segala tenaga, jiwa, dan raga membela Indonesia merdeka.
2. Tetap setia dan berdiri di belakang Sri Paduka Ngarsa Dalem Kanheng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII yang telah mendapat kepercayaan penuh dari PJM Presiden Republik Indonesia.

Para Abdi Dalam Praja Pakualaman akan meletakkan jabatannya, jika bangsa lain memerintah Indonesia.

FASILITATOR PERJUANGAN 

Dalam mendedikasikan diri untuk kepentingan bangsa, Paku Alam VIII (dan Kadipaten Pakualaman) lebih banyak mengambil peran sebagai fasilitator. Sri Sultan HB IX lebih banyak tampil sebagai master mind dan decision maker. Namun, posisi Paku Alam VIII sebagai the second people bukan tidak penting. Dalam masa-masa sulit, peran seorang fasilitator seringkali justru sangat menentukan.

Peran Paku Alam VIII dan Puro Pakualaman sebagai falitator sangat berarti selama masa revolusi fisik (1945-1949). Selama ibukota RI berada di Yogyakarta (sejak 14 Januari 1946), Puro Pakualaman dipakai sebagai tempat tinggal sementara oleh Presiden sekeluarga. Putri Bung Karno, Megawati, lahir di istana Pakualaman ini. Paku Alam VIII dan Puro Pakualaman memberi bantuan akomodasi dan logistik bagi semua peserta konferensi TKR. Dalam konferensi itu dipilih beberapa pimpinan baru, yaitu Kolonel Sudirman (Pimpinan Tertinggi TKR), Letjend. Urip Sumoharjo (Kepala Staf Umum TKR), dan Sri Sultan HB IX (Menteri Pertahanan). Seluruh pejabat TKR diberi bantuan berupa rumah-rumah dinas oleh Puro Pakualaman. Letjend. Urip Sumoharjo diberi rumah dinas yang berlokasi di jalan Widoro, Kotabaru. Selama perundingan KTN di Kaliurang (8-17 Desember 1947), Puro Pakualaman juga membantu akomodasi.

Untuk mengatasi masa sulit pada sekitar tahun 1965, Paku Alam VIII melakukan tindakan-tindakan strategis. Ia memerintahkan seluruh aparat Pemda untuk membantu masyarakat dengan memberi bantuan pangan. Dalam keadaan darurat karena pemberontakan PKI, ia memfasilitasi RRI (Radio Republik Indonesia) untuk mengadakan siaran di Ndalem Puro Pakualaman.