KESULTANAN BANTEN

1527–1813

Bendera

Wilayah Banten pada masa Maulana Hasanuddin, yang menguasai Selat Sunda pada kedua sisinya

Ibu kota                       :  Surosowan, Kota Intan

Bahasa                         :  Jawa, Melayu, Arab, Sunda

Agama                         :  Islam

Pemerintahan            :  Kesultanan

Sultan

-   1552 – 1570¹          :  Maulana Hasanuddin

-   1651 – 1683            :  Ageng Tirtayasa

Sejarah

-   1527                         :  Serangan atas Kerajaan Sunda

-   1813                         :  Ameksasi oleh Hindia-Belanda

-   1527 – 1552           :  Sebagai bawahan Demak

KERAJAAN DEMAK BINTORO

Kerajaan Demak (1475-1548) adalah kerajaan Islam terbesar di pantai utara Jawa ("Pasisir"). Pada awalnya daerah Demak dikenal dengan sebutan Bintoro atau disebut juga Glagah Wangi, yang merupakan keadipatian (kadipaten) bawahan Majapahit. 

Kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di daerah Bintoro di muara sungai, yang dikelilingi oleh daerah rawa yang luas di perairan Laut Muria. (sekarang Laut Muria sudah merupakan dataran rendah yang dialiri sungai Lusi).

JIPANG PANOLAN - ARYA PENANGSANG

Arya Penangsang atau Arya Jipang atau Ji Pang Kang adalah Bupati Jipang Panolan yang memerintah pada pertengahan abad ke-16. Ia melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawoto, penguasa terakhir Kerajaan Demak tahun 1549, namun dirinya sendiri kemudian tewas ditumpas para pengikut Hadiwijaya, penguasa Pajang. Riwayat mengenai Arya Penangsang tercantum dalam beberapa serat dan babad yang ditulis ulang pada periode bahasa Jawa Baru (abad ke-19), seperti Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda. Arya Penangsang juga terkenal sakti mandraguna, sebagaimana halnya Jaka Tingkir.

KESULTANAN PAJANG

Kerajaan Pajang adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kerajaan Demak. Kompleks keraton, yang sekarang tinggal batas-batas fondasinya saja, berada di perbatasan Kelurahan Pajang, Kota Surakarta dan Desa Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo.

KESULTANAN MATARAM

Nagari Mataram

1588–1681

Bendera

 

Cakupan terluas Kesultanan Mataram

dalam  masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645)

Ibukota                         :  Kota Gede (1588-1613)

                                            Karta (1613-1647)

                                            Pleret (1647-1681)

Bahasa                         :  Jawa

Agama                          :  Islam, Kejawen

Pemerintahan             :  Monarki Absolut

Panembahan, Susuhunan (Sunan), Sultan

-   1588-1601;t               :  Panembahan Senopati

-   1677-1681                  :  Susuhunan Ing Ngalogo (Paku Buwono I);

                                       Hamangkurat II (pengasingan)

Sejarah

-   1588                            :  Wafat Sultan III Pajang

-   28 November 1681    :  Pemberontakan Trunojoyo/Penaklukan

                                        Susuhunan Ing Ngalogo

NGAYOGYAKARTA HADININGRAT (Part 2)

Ekonomi dan agraria

Sumber ekonomi utama yang tersedia bagi Kesultanan Yogyakarta adalah tanah, hutan kayu keras, perkebunan, pajak, dan uang sewa. Oleh karena itu sistem ekonomi tidak bisa lepas dari sistem agraria. Sultan menguasai seluruh tanah di Kesultanan Yogyakarta. Dalam birokrasi kerajaan, pertanahan diurus oleh Kementerian Pertanahan, Kanayakan Siti Sewu. Urusan tanah di Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua bentuk yaitu tanah yang diberikan Sultan kepada anggota keluarga kerajaan dan tanah yang diberikan kepada pegawai kerajaan. Tanah tersebut berlokasi teritori Nagara Agung, khususnya daerah Mataram, dan disebut sebagai tanah lungguh (apanage land/tanah jabatan). Tanah yang berada dalam pemeliharaan para keluarga kerajaan dan pegawai kerajaan tersebut juga digunakan oleh masyarakat umum sebagai tempat tinggal dan pertanian dari generasi ke generasi. Sebagai imbalannya mereka menyetor sebagian hasil panen sebagai bentuk pajak. Sekalipun kaum ningrat dan rakyat umum memiliki kebebasan dalam mengatur, mengolah, dan mendiami tanah tersebut mereka tidak diijinkan untuk menjualnya.

NGAYOGYAKARTA HADININGRAT (Part 1)

 
Praja Cihna, Lambang Kesultanan Yogyakarta

Peta Wilayah Yogyakarta

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian/kontrak politik yang dibuat oleh negara induk Kerajaan Belanda bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir antara negara induk dengan kesultanan adalah Perjanjian Politik 1940 (Staatsblad 1941, No. 47). Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bersama-sama denganKadipaten Pakualaman) diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta.